Bagian Perjalanan
Sekretariat Jenderal DPR RI

Kepala Bagian Perjalanan

Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Perjalanan, melakukan pengendalian, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas, serta memastikan koordinasi antar-subbagian berjalan efektif, tertib, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bagian Perjalanan mengoordinasikan Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan, Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setjen, dan Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan

Bertugas melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri bagi Anggota DPR RI. Meliputi penyusunan rencana perjalanan, pengajuan SPPD, pengurusan tiket dan akomodasi, hingga pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

Seluruh proses kini terintegrasi melalui aplikasi SiMerpati dan Aplikasi Perjalanan Dinas, memungkinkan Anggota DPR dan Tenaga Ahli memantau proses perjalanan dinas secara real-time.

Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setjen

Bertugas melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai Setjen DPR RI, serta pelaksanaan tata usaha Bagian Perjalanan.

Akses publikasi dan informasi kegiatan melalui repositori serta portal eMedia DPR RI.

Subbagian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Bertugas melakukan pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Anggota DPR RI dan pegawai Setjen.

Mengacu pada PMK No. 164/PMK.05/2015 jo. PMK No. 227/PMK.05/2016 jo. PMK No. 181/PMK.05/2019, serta Persekjen No. 1 Tahun 2024. Dokumen wajib: Surat Persetujuan PDLN, Paspor Dinas, Exit Permit, dan Visa.

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PP No. 61 Tahun 1990

Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keppres No. 35 Tahun 1984

Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Arsip historis: dicabut dengan Keppres No. 13 Tahun 1994.

Perpres No. 26 Tahun 2020

Sekretariat Jenderal DPR RI. Dibaca bersama perubahan dalam Perpres No. 16 Tahun 2023.

Perpres No. 16 Tahun 2023

Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Dokumen arsip; telah dicabut oleh Persekjen No. 6 Tahun 2021.

Persekjen DPR RI No. 7 Tahun 2018

Perubahan kedua atas Persekjen No. 6 Tahun 2015 mengenai organisasi dan tata kerja. Dokumen arsip; tidak berlaku.

Persekjen DPR RI No. 27 Tahun 2017

Petunjuk teknis perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Dicabut oleh Persekjen No. 1 Tahun 2024.

Persekjen DPR RI No. 1 Tahun 2024

Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal DPR RI. Mencabut Persekjen No. 27 Tahun 2017.

Persekjen DPR RI No. 14 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

PMK No. 113/PMK.05/2012

Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dibaca bersama PMK No. 119 Tahun 2023.

PMK No. 119 Tahun 2023

Perubahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri.

PMK No. 49 Tahun 2023

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Gunakan sesuai tahun anggaran dokumen.

PMK No. 32 Tahun 2025

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Rincian tarif terdapat dalam lampiran peraturan.

PMK No. 164/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Dibaca bersama PMK No. 227/PMK.05/2016 dan PMK No. 181/PMK.05/2019.

PMK No. 227/PMK.05/2016

Perubahan atas PMK No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

PMK No. 181/PMK.05/2019

Perubahan kedua atas PMK No. 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Surat Mensesneg No. B-32/M/S/LN.00/12/2024

Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, 23 Desember 2024. Salinan surat berada dalam lampiran berkas Prosedur PDLN pada situs Universitas Diponegoro.

Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Penjelasan mekanisme penanganan administrasi dan surat persetujuan PDLN pada situs Kementerian Sekretariat Negara. Ini panduan layanan, bukan peraturan bernomor.

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Keimigrasian. Tautan membuka dokumen UU No. 6 Tahun 2011; baca bersama peraturan perubahannya.

PP No. 31 Tahun 2013

Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Baca bersama peraturan perubahannya.

Permenlu No. 13 Tahun 2022

Perubahan atas Permenlu No. 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.

Kepmen Imipas No. M.IP-17.GR.01.01 Tahun 2025

Pelaksanaan Perekaman Data Biometrik untuk Permohonan Paspor Dinas di Seluruh Kantor Imigrasi.

Administrasi Penugasan melalui ALADIN

Tahap awal dimulai dari administrasi penugasan. ALADIN mendukung pembuatan dan pengelolaan surat tugas perjalanan dinas sebagai dasar administratif untuk proses perjalanan berikutnya.

Hasil tahap: surat tugas dan data penugasan terdokumentasi secara tertib sehingga dapat digunakan pada proses pengajuan perjalanan.

PANDORA dan SiMerpati

Pada tahap pengajuan, layanan digital disesuaikan dengan kelompok pengguna. PANDORA mendukung pengajuan perjalanan secara mandiri, sedangkan SiMerpati mendukung layanan perjalanan dinas bagi Anggota DPR RI dan Tenaga Ahli.

Tujuan tahap: mempercepat proses layanan, mengurangi proses manual, dan meningkatkan keterlacakan status pengajuan.

Dokumen Pasca Perjalanan

Setelah perjalanan selesai, dokumen pertanggungjawaban disampaikan dan dikelola secara digital. Tahap ini memastikan bukti perjalanan, pengeluaran, dan dokumen pendukung tersusun lebih tertib dan mudah ditelusuri.

Tujuan tahap: mendukung penyelesaian administrasi pertanggungjawaban secara terdokumentasi dan akuntabel.

Pemeriksaan melalui Dashboard Verifikatur

Dokumen pertanggungjawaban masuk ke proses pemeriksaan dan verifikasi oleh verifikatur Bagian Perjalanan. Dashboard membantu melihat status dokumen, usia proses, keterlambatan, revisi, dan berkas yang perlu diprioritaskan.

Tujuan tahap: mempercepat identifikasi dokumen prioritas dan membantu verifikatur bekerja lebih terarah.

Tindak Lanjut Hasil Verifikasi

Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai kondisi dokumen, misalnya perbaikan, revisi, pengembalian, penyelesaian kekurangan, atau tindak lanjut administratif lainnya. Status tindak lanjut diperbarui agar proses dapat dipantau.

Tujuan tahap: memastikan setiap temuan atau kebutuhan perbaikan memiliki tindak lanjut yang jelas dan terdokumentasi.

Monitoring melalui Dashboard Eksekutif

Informasi perkembangan perjalanan dinas disajikan dalam bentuk dashboard manajerial untuk membantu pimpinan memantau kondisi pada masing-masing unit kerja secara real-time.

Tujuan tahap: menyediakan informasi ringkas mengenai status, perkembangan, dan indikator utama sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan.

ALADIN

ALADIN mendukung proses administrasi dan pembuatan surat tugas perjalanan dinas. Surat tugas menjadi dasar administratif yang mengawali proses perjalanan dinas sebelum masuk ke tahapan pengajuan dan pelaksanaan.

Digitalisasi pada tahap ini membantu proses penugasan menjadi lebih tertib, terdokumentasi, mudah ditelusuri, dan lebih siap untuk diteruskan ke sistem layanan perjalanan berikutnya.

Peran utama:
• penyusunan dan pengelolaan surat tugas;
• dokumentasi data penugasan;
• mendukung kesinambungan data ke proses perjalanan selanjutnya.

PANDORA

PANDORA merupakan layanan perjalanan dinas berbasis digital yang mendukung proses pengajuan secara mandiri sehingga administrasi dapat dilakukan lebih cepat, responsif, dan terdokumentasi.

Sistem ini membantu pengguna mengurangi ketergantungan pada proses manual, memudahkan pemantauan status layanan, serta memperkuat transparansi proses pengajuan perjalanan dinas.

Peran utama:
• pengajuan perjalanan dinas secara digital;
• pemantauan proses dan status layanan;
• dokumentasi riwayat pengajuan.

SiMerpati

SiMerpati merupakan sistem informasi yang mendukung pengelolaan perjalanan dinas bagi Anggota DPR RI dan Tenaga Ahli. Sistem ini menyederhanakan administrasi serta memudahkan pemantauan proses perjalanan secara digital.

Peran utama:
• mendukung administrasi perjalanan Anggota DPR RI dan Tenaga Ahli;
• penyederhanaan proses dan dokumen layanan;
• pemantauan status proses secara lebih mudah.

Aplikasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Aplikasi ini mendukung penyampaian dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban setelah perjalanan dinas selesai. Fokusnya adalah membantu administrasi pasca perjalanan menjadi lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.

Peran utama:
• penyampaian dokumen pertanggungjawaban secara digital;
• pengelolaan bukti dan kelengkapan administrasi;
• pelacakan proses penyelesaian pertanggungjawaban.

Dashboard Verifikatur

Dashboard Verifikatur mendukung verifikatur Bagian Perjalanan dalam melakukan pemeriksaan, koreksi, verifikasi, pengendalian, dan tindak lanjut dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Dashboard menyajikan informasi yang membantu penentuan prioritas kerja, antara lain status dokumen, usia proses (aging), keterlambatan, revisi, pengembalian, dan tindak lanjut berkas.

Nilai utama:
• mempercepat identifikasi berkas prioritas;
• membantu pengendalian beban dan usia proses;
• memperkuat dokumentasi tindak lanjut;
• menyediakan informasi monitoring bagi pimpinan.

Dashboard Eksekutif

Dashboard Eksekutif menyajikan perkembangan perjalanan dinas pada masing-masing unit kerja secara real-time dalam bentuk informasi manajerial yang ringkas dan mudah dibaca.

Dashboard membantu pimpinan melihat kondisi perjalanan dinas secara cepat, memantau perkembangan antarunit, mengenali tren dan status utama, serta memperoleh informasi pendukung untuk monitoring dan pengambilan keputusan.

Nilai utama:
• monitoring perkembangan perjalanan dinas per unit kerja;
• penyajian indikator dan status secara real-time;
• dukungan informasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan pimpinan.